Seluruh kepala desa (kades) di Grobogan, Jawa Tengah tengah berbahagia. Ini setelah mereka resmi menerima SK perpanjangan masa jabatan kepala desa selama dua tahun di Pendapa Kabupaten Grobogan, Senin (10/6/2024).

Kepala Desa Panunggalan, Moch. Pujiyanto termasuk Kepala Desa yang Ketiban Ndaru menerima Surat Keputusan (SK) Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Pendopo Kabupaten Grobogan.

Acara penyerahan SK ini dihadiri oleh Bupati Grobogan, Para Camat Sekabupaten Grobogan, Forkopimda Kabupaten Grobogan serta tamu undangan lainnya.

Moch. Pujiyanto mengatakan, sebenarnya dirinya bakal selesai menjabat pada 2025 mendatang. Namun, dengan perpanjangan masa jabatan tersebut, dirinya bisa menjabat hingga tahun 2027.

”Seharusnya saya purna tugas pada tahun 2025, tahun depan. Karena ada tambahan dua tahun, jadinya selesai 2027. Alhamdulillah, mohon doa restu semoga tambah berkah dan baik. Bermanfaat bagi desa Panunggalan,” ujarnya.

Dilansir dari https://setda.grobogan.go.id/ Kepala Dispermades Haryono dalam sambutannya mengatakan sebanyak 266 kades yang menerima SK Perpanjangan masa jabatan merupakan Kades hasil dari Pilkades gelombang pertama sebanyak 205 orang, kemudian Kades dari hasil Pilkades gelombang kedua sebanyak 47 orang, dan Kades dari Pilkades Antar Waktu sebanyak 14 orang, "Sumringah semua," kata Haryono.

Bupati Grobogan Sri Sumarni dalam sambutannya menyatakan, penyerahan SK tersebut dilakukan setelah pada 25 April 2024 lalu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

”Salah satu perubahan mendasar, adalah masa jabatan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang diatur dari semula 6 tahun menjadi 8 tahun,” katanya.

Bupati mengaku, dari sejak diundangkanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tersebut, dia dikejar-kejar oleh para kepala desa untuk segera mengubah Surat Keputusan Bupati.

”Sengaja saya minta kepada teman-teman kepala desa, melalui pengurus Demang Manunggal, untuk sementara bersabar. Kita menunggu petunjuk lebih lanjut dari Pusat,” ucap dia.

Bupati menyatakan setelah melalui beberapa konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah provinsi, kemudian keluar Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Juni 2024 lalu.

”Maka hari ini Senin 10 Juni 2024, Surat Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Grobogan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa, alhamdulillah dapat saya serahkan. Jadi clear, njih. Jangan digoreng-goreng, dengan isu yang macam-macam. Insyaallah semua akan baik-baik saja,” katanya.

Repoter : BJDA